ARTICLE AD BOX
SUKABUMI - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menemukan sejumlah persoalan mendasar saat menggelar reses di Kampung Cibungur, Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kamis (5/2). Kondisi infrastruktur jalan yang rusak menjadi keluhan utama masyarakat karena dinilai menghambat aktivitas sehari-hari hingga berdampak pada kegiatan belajar anak-anak.
Kegiatan reses yang baru pertama kali dilaksanakan di kampung tersebut mendapat sambutan hangat dari warga. Banyak di antara mereka memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini belum tersalurkan.
“Ini merupakan reses pertama di Kampung Cibungur. Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat tinggi. Banyak masukan dan saran yang tentu akan saya bawa serta perjuangkan dalam rapat bersama DPRD, ” ujar Hamzah kepada awak media usai kegiatan.
Dalam dialog bersama warga, sedikitnya tiga persoalan mencuat, yakni kerusakan jalan lingkungan, kebutuhan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta masih adanya rumah tidak layak huni (Rutilahu). Dari ketiganya, infrastruktur jalan disebut sebagai masalah paling mendesak.
“Mayoritas warga mengeluhkan jalan lingkungan dan gang kecil yang kondisinya rusak parah. Saat hujan turun, beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui. Dampaknya, anak-anak sekolah terpaksa diliburkan, ” ungkapnya.
Hamzah menilai persoalan tersebut tidak boleh terus berulang setiap tahun karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak.
“Aspirasi ini akan menjadi catatan penting bagi kami sebagai wakil rakyat. Tidak boleh hanya berhenti sebagai agenda seremonial reses, tetapi harus benar-benar diperjuangkan di meja rapat, ” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat pada prinsipnya merupakan prioritas DPRD. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen kuat dalam memperjuangkan program tersebut saat pembahasan anggaran.
“Bagi kami, semua aspirasi adalah prioritas. Tinggal bagaimana kita mengawalnya dalam rapat Badan Anggaran dan pembahasan bersama pemerintah, baik melalui APBD maupun dukungan APBN, ” katanya.
Terkait program Rutilahu, Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah berencana mengalokasikan anggaran hingga miliaran rupiah pada tahun ini, termasuk untuk membantu warga yang terdampak bencana.
“Insya Allah tahun ini ada alokasi beberapa miliar rupiah untuk program Rutilahu. Kami di DPRD akan terus meminta sekaligus mengawal agar program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat, ” pungkasnya.
